POLITIK UANG

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye[1]. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Politik uang sebenarnya akan menyebabkan nilai-nilai demokrasi luntur. Oleh karenanya, jangan sampai ada pihak yang seolah-olah mendukung politik uang ini. Politik uang harus tidak ada. Kalau masih terjadi dan sulit dibendung, maka perlu adanya pengaturan secara rinci melalui undang-undang. Seperti isu yang terjadi baru-baru ini, pada acara kampanye Hanura beberapa waktu yang lalu (walau belum tentu dilakukan oleh pihak Hanura atau tanpa sepengetahuan pimpinan Hanura) berupa pemberian uang bensin atau sebagai ganti uang transport simpatisan yang hadir pada acara kampanye tersebut. Kejadian seperti ini dapat memancing pihak lain untuk melakukan hal serupa. Apabila tidak dibendung dengan sebuah kesepakatan bersama atau dengan perincian undang-undang, maka akan "bergerak" menjadi "liar". Ini berbahaya. Maka pihak yang berwenang perlu mencari inisiatif untuk menangani masalah ini. Misalnya dengan suatu pengaturan tertentu. Hingga pemilu saat ini, pihak yang kontra terhadap politik uang masih kesulitan untuk "menghalaunya".

Pengaturan terkait pemberian ini bisa dilakukan dengan cara:

1. Pembatasan nominal uang atau nilai nominal barang jika diuangkan. Misalnya, maksimal Rp.20.000,- dan sekali.

2. Waktu pemberian. Kapan waktu yang boleh untuk memberi dan kapan tidak lagi boleh memberi. Misalnya, pada masa tenang sudah tidak ada toleransi jika masih ada yang melakukan pemberian.

3. Momen pemberian. Misalnya: Pemberian hanya bisa dilakukan pada acara-acara tertentu dari partai, seperti acara kampanye atau rapat terbuka partai. Sehingga, pemberian yang dilakukan diluar acara partai yang dilakukan oleh orang-orang partai atau orang-orang suruhannya termasuk kategori yang tidak bisa dikecualikan.

Secara umum, masalah beri memberi tidak akan pernah musnah. Masalahnya, apakah pemberian itu bisa dikategorikan politik uang atau tidak!. Setelah membaca hal-hal di atas, perlu kiranya saya sampaikan beberapa contoh. Misalnya, sudah memasuki masa tenang, ada seorang simpatisan bertamu kepada salah seorang pengurus partai "A" kemudian sang tuan rumah menyuguhi segelas minuman, sepotong kue atau semangkok kolak atau sepiring nasi. Apakah pemberian tersebut bisa dikategorikan politik uang?. Contoh lainnya. Pada sekitar setahun yang lalu, partai "B" melakukan aksi sosial pengobatan gratis, atau membagi-bagikan sembako. Apakah aksi sosial tersebut bisa dikategorikan politik uang atau apakah aksi sosial tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai politik uang?. Contoh lainnya, pada saat kampanye partai "C" seorang jurkam berjanji akan menaikkan gaji PNS atau berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apakah ini tidak termasuk politik uang? Untuk memahami persoalan di atas, perlu kiranya kita mempelajari perihal Penyelenggaan Pemilu. Bagaimana undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Oleh karenanya, setiap pemberian atau janji-janji tidak mesti tergolong sebagai politik uang sebelum merujuk kepada Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu.

Hingga pemilu saat ini, pihak yang kontra terhadap politik uang masih kesulitan untuk "menghalaunya". Bagi kita yang anti terhadap politik uang, ada baiknya apabila memperhatikan pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, diantaranya, "Pemilih lebih baik memilih caleg yang sudah dikenal rekam jejak perilakunya daripada yang tidak jelas asal-usulnya."[2] Rekam jejak ada dua macam, yakni antara kebaikan dan keburukan atau kebenaran dan kesalahan. Keduanya juga ada pembagiannya, tingkat kebaikan dan keburukan atau tingkat kebenaran dan kesalahan. Tingkat keburukan atau kesalahan dapat dibagi menjadi tiga; yaitu: 1. Kelas berat 2. Kelas sedang 3. Kelas ringan. Contoh dari kelas ringan ini, misalnya pernah membawa anak-anak saat kampanye.Berita Kampanye[3] Untuk ketiga tingkatan tersebut, mungkin untuk tingkat kelas ringan masih bisa ditoleransi.

---Penyebab Politik Uang---

Penyebab dari politik uang ini, berdasarkan arah terjadinya dapat dibagi menjadi dua: Pertama, karena keinginan caleg untuk menang. Kedua, karena keinginan pemilih untuk menerima.

Sedangkan berdasarkan maraknya terjadinya dapat dibagi menjadi lima: Pertama, tingkat kemakmuran rakyat masih rendah. Kedua, pengaruh ajaran kapitalis. Ketiga, gagalnya ajaran kebahagiaan. Keempat, kekayaan yang diperoleh anggota legislatif. Kelima, ketidaksukaan pemilih terhadap caleg atau partai tertentu. Misalnya, karena janji-janjinya tidak terlaksana sama sekali sehingga mereka "mencoba" untuk memilih caleg baru.

Politik uang ini sangat berpengaruh bagi perolehan suara partai atau caleg tertentu. Namun demikian, penyebab kemenangan atau kekalahan dari caleg atau partai tertentu, tidak semata-mata disebabkan oleh politik uang. Ada beberapa sebab lain yang menyebabkan kemenangan atau kekalahan dari caleg atau partai tertentu, diantaranya: Pertama; Kekecewaan pemilih terhadap anggota legislatif pada periode sebelumnya. Kedua; Kesalahan pemilih dalam mencoblos karena keawaman. Ketiga; Kebingungan pemilih karena design kartu suara. Keempat; Tidak dikenalnya caleg. Kelima; rekam jejak caleg.[4]

Dari terjadinya politik uang di kawasan masyarakat tertentu dalam hal keterlaksanaannya dapat dibagi menjadi tiga: Pertama; penerima bersedia menerima pemberian sekaligus bersedia memilih caleg pemberi. Kedua; penerima bersedia menerima pemberian tetapi tidak bersedia memilih caleg pemberi. Ketiga; penerima tidak bersedia menerima pemberian dari caleg.

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Semua pihak yang berkompeten dengan masalah pemilu atau pemerhati pemilu, seharusnya mempelajari undang-undang pemilu. Apabila ada hal "yang mengganjal" di pikiran mengenai undang-undang pemilu atau yang terkait dengan pemilu maka segera suarakan untuk membenahi atau menyempurnakan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, Undang-undang mengenai politik uang ini perlu disosialisasikan sampai ke pelosok-pelosok. Sosialisasi Undang-undang mengenai politik uang ini bisa efektif dengan poster atau stiker.

Sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang

Fulbright dan Fulbright-Hays Program

adalah sebuah program Beasiswa untuk pertukaran pelajar internasional untuk sarjana, pendidik, mahasiswa pasca sarjana dan profesional, didirikan oleh Senator Amerika Serikat J. William Fulbright pada tahun 1946

Program Fulbright adalah salah satu program beasiswa bergengsi didunia, yang mana program pertukaran pelajar ini beroperasi di lebih dari 155 negara. Tercatat ada 40 (empat puluh) alumni Fulbright berhasil memenangkan Hadiah Nobel, yang pada tahun 2009 diraih oleh Oliver Williamson.

Dalam masing-masing dari 50 negara, Fulbright bi-nasional Komisi ini melaksanakan dan mengawasi program Fulbright. Di negara-negara tanpa Komisi Fulbright tapi itu memiliki program aktif, Public Affairs Section, Kedutaan Besar Amerika Serikat mengawasi Program Fulbright. Departemen Luar Negeri AS Biro Pendidikan dan Kebudayaan sponsor Program Fulbright dari alokasi tahunan dari Kongres AS. Tambahan langsung dan dukungan dalam bentuk berasal dari mitra pemerintah, yayasan, perusahaan, dan lembaga tuan rumah baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat

Sejarah

Komisi Fulbright bertujuan untuk membawa pengetahuan yang lebih sedikit, lebih sedikit alasan, dan kasih sayang yang lebih sedikit dalam urusan dunia dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan bahwa bangsa-bangsa akan belajar pada akhirnya untuk hidup dalam damai dan persahabatan.

Dibentuk saat pasca Perang Dunia Kedua melalui upaya Senator Fulbright, Program Fulbright mempromosikan perdamaian dan pemahaman melalui pertukaran pendidikan. Senator percaya bahwa ini akan menjadi kendaraan penting untuk saling pengertian antara individu, lembaga dan pemimpin masa depan. Ada lebih dari 300.000 alumni program ini, split sekitar sama antara ilmu pengetahuan & teknologi dan seni dan humaniora. Tentang 7.000 hibah baru diberikan setiap tahun.

Profil Guru Besar UI asal Kalimantan Selatan

Name                    :   Prof. Dr. Iberamsjah, M.S

NIP                       :   194806201975011001

Faculty                   :   Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Department            :   Ilmu Politik

Education              :   S3

Email                     :   iberamsjah@ui.ac.id

Katakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah

Prof. Iberamsjah adalah seorang pakar di bidang politik. Dilahirkan di Gambut pada 20 Juni 1948, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di FISIP UI pada tahun 1974, dan meraih gelar master di IPB pada tahun 1988. Gelar doktor berhasil diraihnya di UI pada tahun 2002.

Pengajaran :

• Pengantar Ilmu Politik
• Pemerintahan dan Politik Desa
• Sistem Poltik Indonesia
• Pengantar Ilmu Politik

5 Strategi Ampuh Sukses Wawancara Kerja

Menjelang wawancara kerja, Anda kerap kali merasa gugup dan tidak nyaman. Strategi berikut ini dapat mengatasi kepanikan Anda dan dapat menguasai diri dan si pewawancara.

Gugup bisa disebabkan karena Anda belum merasa siap jelang wawancara kerja. Padahal saat wawancara kerja Anda harus menunjukkan sikap positif yang tenang dan terkesan Anda merupakan calon karyawan yang produktif.

Agar wawancara sukses, tips dari GalTime berikut ini bisa dijadikan sebagai strategi wawancara kerja.

 Mempersiapkan

Pelamar mencari kerja susah payah, namun saat panggilan wawancara datang, mereka tidak menyiapkannya secara matang. Kesempatan yang ada belum tentu datang dua kali. Suksesnya wawancara kerja tergantung dari persiapan pelamar kerja. Cari tahu segala hal tentang perusahaan yang memanggil Anda wawancara. Melalui web, majalah bisnis atau dari teman yang bekerja di perusahaan tersebut, dengan begitu Anda mengetahui visi misi, budaya kerja dan kriteria seperti apa yang dicari oleh perusahaan.

 Memiliki tujuan dan kelebihan yang jelas

Ketahuilah tujuan dan kelebihan Anda. Serta siapkan diri untuk menjelaskan semua kelebihan Anda kepada pewawancara. Jelaskan contoh spesifik perubahan yang akan terjadi bila Anda menjalani jabatan yang ditawarkan.

Arie Setiabudi Soesilo, Doktor Sosiologi Ber-IPK 3,98

DEPOK - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) kembali menelurkan Doktor di bidang sosiologi. Arie Setiabudi Soesilo dalam sidang promosi doktornya di AJB Juwono Sudarsono FISIP UI meraih predikat cumlaude atau nilai sempurna dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,98.

Dalam disertasinya, Ari mengambil topik Jaringan Purnawirawan TNI dalam Politik; Studi dengan Pendekatan Actor-Network Theory tentang Masuknya Purnawirawan TNI ke Ranah Politik dalam Pembentukan Karakteristik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI.

Dalam penelitiannya dia menjelaskan fenomena masuknya purnawirawan TNI ke dalam partai politik dan menduduki jabatan politik yang dilakukan dengan cara menggambarkan mediators yang ada di sekitar informan kunci.

Terdapat beberapa actant nonhuman yang berelasi dengan informan kunci yang kemudian membentuk pilhan tindakannya untuk terjun dalam politik. Arie juga menyebutkan bentuk partisipasi politik Purnawirawan TNI memiliki beragam wujud di antaranya, beberapa menjadi inisiator dan deklarator berdirinya partai politik.

Purnawirawan TNI yang masuk kategori pendiri parpol cenderung menjadikan partai politiknya sebagai kendaraan politik untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden.

TOKOH SOSIOLOGI INDONESIA YANG MENJADI MENTERI

Andi Alifian Mallarangeng

(lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 14 Maret 1963; umur 50 tahun) adalah seorang pengamat politik Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia juga pernah menjabat sebagai juru bicara kepresidenan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga menjabat pemimpin redaksi situs web presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 7 Desember 2012, ia resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pusat olahraga Hambalang Bogor, Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Kehidupan awal

Ayahnya, Andi Mallarangeng Sr. (1936-1972) adalah wali kota Parepare yang menjadi wali kota pada usia 32 tahun. Ayahnya meninggal dunia pada usia 36 tahun, ketika Andi junior berusia 9 tahun. Sejak itu, ibunya, Andi Asni Patoppoi dan kakeknya, Andi Patoppoi (1910-1977), Mantan Bupati Grobogan, Jawa Tengah dan juga Bupati Bone, Sulawesi Selatan yang membesarkannya. Kakeknya ini adalah salah seorang tokoh pemuda Sulawesi Selatan yang berhasil membujuk raja-raja di Sulawesi Selatan untuk mendukung dan menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dari ayah dan kakeknya, ia belajar tentang semangat keindonesiaan yang mengatasi semangat kedaerahan, dari mereka pula ia belajar tentang nilai-nilai kedaerahan yang memperkaya nilai-nilai keindonesiaan. Dan dari ibunya belajar tentang hidup sebagai suatu perjuangan.

Pendidikan

Andi Alfian Mallarangeng meraih gelar Doctor of Philisophy di bidang ilmu politik dari Northern Illinois University (NIU) Dekalb, Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1997. Di universitas yang sama, ia meraih gelar Master of Science di bidang sosiologi. Sedangkan gelar Drs Sosiologi diraihnya dari Fisipol Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1986.

Departemen Sosiologi FISIP UNAIR

Program Studi Sosiologi dikembangkan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP UNAIR). Program Studi Sosiologi ini tercatat sebagai program studi pertama dan karena itu tertua di lingkungan fakultas ini—yang didirikan pada tahun 1978 sehingga seumur dengan fakultas yang mewadahinya. Alasan pendirian program studi ini dimaksudkan untuk suatu kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, khususnya kepentingan Jawa Timur. Latar ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan acapkali mengakibatkan terjadinya sejumlah situasi sosial problematik yang memerlukan kajian, telaah dan analisis sosiologis.

     Ketika Program Studi Sosiologi dibentuk di FISIP Universitas Airlangga tahun 1978, tiga universitas di Indonesia yakni, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin— telah lebih dahulu berdiri program studi sosiologi. Sementara itu, di Jawa Timur,  setelah Universitas Airlangga, Universitas Negeri Jember menyusul sebagai  universitas negeri kedua yang membuka Program Studi Sosiologi. Beberapa universitas lainnya, seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, IAIN Sunan Ampel, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Trunojoyo kemudian menyusul.

Tentang Jurusan Sosiologi UGM

Jurusan Sosiologi didirikan pada tanggal 19 September 1955. Jurusan ini menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam rangka menghasilkan sarjana sosiologi yang kritis, baik sebagai akademisi maupun praktisi, Jurusan Sosiologi selama ini telah mengembangkan tiga konsentrasi studi yakni: Sosiologi Politik, Sosiologi Pembangunan, Sosiologi Ekonomi. Penentuan konsentrasi tersebut tidak dilakukan secara kaku melainkan lewat pengambilan mata kuliah pilihan. Jurusan Sosiologi secara professional mampu mengkritisi berbagai masalah pembangunan pada umumnya, dan juga pembangunan politik maupun ekonomi yang benar-benar mempertimbangkan berbagai latar belakang dan karakteristik sumber daya manusia yang menjadi subyek kajian maupun perencanaan pembangunan guna meminimalkan dampak dari perubahan sosial. Sampai saat ini ketiga konsentrasi tersebut masih menjadi andalan bagi civitas akademika jurusan maupun alumni untuk mengembangkan berbagai kajian faktual yang ada di masyarakat. Ketiga konsentrasi tersebut mampu menjadi daya dorong bagi pengembangan wacana sosiologis baru dikalangan akademisi maupun khalayak umum. Mahasiswa jurusan sosiologi akan menyelesaikan pendidikan S1-nya setelah menempuh 144 SKS dan lulus ujian skripsi sebagai persyaratan akhir. Lulusan Jurusan Sosiologi mendapat gelar akademik Sarjana Sosial (S.Sos).

DEPARTEMEN SOSIOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA

Sosiologi UI adalah pusat unggulan pendidikan tinggi, penelitian dan publikasi, serta pengabdian masyarakat yang secara nasional dan regional memiliki keahlian dalam  perencanaan, pengelolaan program pembangunan sosial, memecahkan berbagai permasalahan sosial dan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas sosial

Staf Akademik

Arie S. Soesilo, Drs (UI), M.Sc (Purdue University) Dody Prayogo, Drs (UI), MPSt (University of Queensland) Erna Karim, Dra (UI), M.Phil (Universitas Kebangsaan Malaysia), M.Si (IPB) Evelyn Suleeman, Dra (UI), MA (Michigan State University) Francisia SSE Seda, Dra (UI), MA (Cornell University), Ph.D (University of Wisconsin-Madison) Gumilar R. Somantri, Drs (UI), Dr (Bielefeld University) Hanneman Samuel, Drs (UI), M.Phil (Kent University), Ph.D (Swinburne Institute of Technology) Hari Nugroho, Drs (UI), MA (ISS-Den Haag) Ida Ruwaida Noor, Dra (UI), M. Si (UI) Imam B. Prasodjo, Drs (UI), MA (Kansas State University), Ph.D (Brown University) Iwan Gardono Sujatmiko, Drs (UI), Ph.D (Harvard University) J.F Warrouw, Drs (UI), MA (University of Ohio-Atens), Kandidat Doktor (UI) Kamanto Sunarto, Prof, SH (UI), Ph.D (University of Chicago)

Bapak Sosiologi Muslim Dunia Ibnu Khaldun

A.  Biografi dan Pendidikan

Segala bidang intelektual dibentuk oleh setting sosialnya, terutama berlaku untuk ilmu sosial seperti sosiologi dimana  tidak hanya berasal dari kondisi sosialnya, tetapi juga menjadikan lingkungan sosial sebagai basis masalah pokoknya. Kebanyakan dari masyarakat menganggap istilah sosiologi itu muncul dari peradaban barat sebagai fenomena yang relatif modern. Sebenarnya, istilah sosiologi tidak hanya berasal dari tokoh sosiolog barat, namun ada juga tokoh sosiologi yang berasal dari negeri muslim, seperti Ibnu Khaldun. Tokoh yang dibahas ini memiliki nama lengkap yaitu Waliy al-Din ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad binMuhammad bin al-Hasan bin Jabir bin Muhammad ibn Ibrahim bin ‘Abdal-Rahman bin Khaldun (Suharto, 2006).

Tokoh sosiologi muslim yaitu Ibnu Khaldun merupakan seseorang yang berkebangsaan Tunisia. Ia lahir di Tunisia, Afrika Utara pada permulaan bulan ramadhan tanggal 27 Mei 1332 (Faghirzadeh dalam Ritzer, 2004:8). Terlahir dari keluarga Andalusia (Spanyol) yang berimigrasi dari Andalusia (Spanyol) ke Tunisia pada pertengahan abad ke 7 H dan juga merupakan keluarga terpelajar, Ibnu Khaldun mengenyam pendidikan dengan masuk ke sekolah al-Quran, kemudian mempelajari ilmu matematika dan sejarah. Semasa hidupnya, ia bekerja sebagai duta besar, bendeharawan, dan anggota dewan penasihat Sultan di berbagai negara seperti Tunisia, Maroko, Spanyol, dan Aljazair. Seorang Ibnu Khaldun bukan hanya orang yang memiliki akar yang kuat dalam hal keagamaan, ilmu tassawuf, fikih, dan bahasa Arab, tetapi juga sebagai sarjana yang mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu sosial. Semua yang ada dalam dalam hidup Ibnu Khaldun merupakan turunan dari ayahnya sendiri yaitu Abu Abdullah Muhammad. Setelah lama malang melintang dalam dunia perpolitikan ayah Ibnu Khaldun mengundurkan diri dan mengabdikan diri kepada dunia ilmu pengetahuan dan kesufian, ahli bahasa dan sastra Arab.

Ayah Ibnu Khaldun meninggal karena terkena penyakit pes yang mewabah pada tahun 1348-1349 M, pada waktu itu Ibnu Khladun baru berumur tujuh belas tahun. Akibatnya, Ibnu Khaldun tidak bisa melanjutkan studinya di Tunisia, dan juga pindahnya para ulama dan sastrawan yang mengajari Ibnu Khaldun ke Magrib, al-Aqsa akibat serangan wabah pes. Namun Ibnu Khaldun tidak patah semangat. Di masa muda, ia bekerja di istana Abu Inan Fez pada tahun 755 Hijriyah (1354 M). Namun nasib sial pernah dialaminya, Ibnu Khaldun pernah mengalami kehidupan di balik penjara sebagai narapidana selama 2 tahun di Maroko karena keyakinannya bahwa penguasa negara bukanlah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dari Tuhan (Ritzer dan Goodman, 2004:8).

Sekilas Tentang Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (curriculum developer) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Definisi yang dikemukakan terdahulu menggambarkan pengerian yang membedakan antara apa yang direncanakan (kurikulum) dengan apa yang sesungguhnya terjadi di kelas (instruction/pengajaran). Memang banyak ahli kurikulum yang menentang pemisahan ini, tetapi banyak pula yang menganut pendapat adanya perbedaan antara keduanya. Kelompok yang menyetujui pemisahan itu beranggapan bahwa kurikulum adalah rencana yang mungkin saja terlaksana tapi mungkin juga tidak, sedangkan apa yang terjadi di sekolah /kelas adalah sesuatu yang benar – benar terjadi yang mungkin berdasarkan rencana tetapi mungkin juga berbeda atau bahkan menyimpang dari apa yang direncanakan. Perbedaan titik pandang ini tidak sama dengan perbedaan cara pandang antara kelompok ahli kurikulum dan ahli pengajaran. Baik ahli kurikulum maupun ahli pengajaran mempelajari fenomena kegiatan kelas, tetapi dengan latar belajang teoretis dan tujuan yang berbeda. Sementara itu, Unruh dan Unruh (1984: 97) mengatakan bahwa proses pengembangan  kurikulum adalah “a complex process of assessing needs, identifying desired learning outcomes, preparing for instruction to achieve the outcomes, and meeting the cultural, social, and personal needs that the curriculum is to serve.”

Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

1. Rencana Pelajaran 1947

Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947, yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utam kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain.Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila.

Prospek Pekerjaan Lulusan Sarjana Sosiologi

No.	Macam Kompetensi	Kualifikasi Bidang Kerja	Instansi
1.	Kompetensi utama: 1. Pemahaman teori umum 2. Metodologi penelitian (kuantitatif dan kualitatif) 3. Analisis dan interpretasi data (kuantitatif dan kualitatif) 4. Kemampuan diplomasi (negosiasi, retorika) 5. Network (modal sosial) 6. Leadership 7. Penguasaan IT	Bidang Kerja Utama: a. Social Analist b. Peneliti/ Ilmuwan c. Konsultan d. Perencana Pembangunan e. Tenaga Pendidik	- Instansi Pemerintah (Misal; Bappenas/ Bappeda, Depsos, Menko Kesra dan Taskin, MenNeg Pemberdayaan Perempuan, Depdiknas, Deptan dan Legislatif) - Instansi Swasta (Corporate dan Sosial).
2.	Kompetensi Pendukung: 1. Metode Pemberdayaan Masyarakat 2. Communication Skill 3. Bahasa Inggris 4. Managerial skill 5. Pengembangan diri (ESQ). 6. Menulis ilmiah	Bidang Kerja Tambahan: a. NGO b. Jurnalis c. Wirausaha Mandiri d. Analis Pasar	- Instansi Swasta nasional maupun Transnasional - Kerja mandiri

Sebenarnya banyak peluang dan kesempatan karir yang bisa dicapai oleh sarjana sosiologi, seperti perkerjaan sebagai guru, dosen, peneliti atau konsultan. Untuk yang berminat bekerja sebagai dosen di PTN/PTS disarankan untuk melanjutkan kuliah program S2 atau bergelar master. Peluang untuk jadi guru di SMU di sejumlah wilayah di Indonesia sangat terbuka lebar sejak beberapa tahun terakhir ini.

KONFLIK MADURA DAN DAYAK DI KALIMANTAN BARAT ANALISIS DENGAN MENGUNAKAN KAJIAN SOSIOLOGI TERAPAN

            Indonesia merupakan salah satu negara multikultural yang terdiri dari pulau, suku bangsa, agama, budaya dan tradisi dari masing – masing daerah memiliki keragaman dan keunikan sendiri. Keberagaman ini dipersatukan dalam sebuah kebinekaan yang bersatu menjadi negara kesatuan Indonesia, atau yang sering kita dengar dan kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik. Sebuah keragaman dan perbedaan karakter dari masing – masing daerah sangatlah sulit dipersatukan tanpa adanya kesadaran dari diri individu, keberagaman kadang pula dapat berpotensi konflik antar daerah, suku , ras, agama disetiap daerah. Etnis berasal dari istilah Yunani “etnichos” yang secara harfiah digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok penyembah berhala atau kafir. Dalam perkembangannya, istilah etnik mengacu pada kelompok yang fanatic dengan ideologiny. Para ahli ilmu social pada umumnya memahami kelompok etnik sebagai sekelompok penduduk yang mempunyai kesamaan sifat – sifat kebudayaan: missal bahasa, adat istiadat, perilaku budaya karakteristik budaya dan sejarah. Suku bangsa adalah golongan social yang dibedakan dari golongan – golongan social lainya oleh karena mempunyai ciri – ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal usul dan tempat asal serta kebudayaan. Suatu kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dapat berwujud beranekaragam dan memiliki ciri khas masing – masing dari suatu kelompok atau daerah. Dalam hal ini banyak factor yang mempengaruhi seperti factor lingkungan geografis yang memisahkan kita dari daerah lain karena kita merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari pulau – pulau.

10 Tokoh Sosiologi Indonesia

Arief Budiman

Lahir di Jakarta, 3 Januari 1941, dilahirkan dengan nama Soe Hok Djin, adalah seorang aktivis demonstran Angkatan '66 bersama dengan adiknya, Soe Hok Gie. Pada waktu itu ia masih menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di Jakarta. Ayahnya seorang wartawan yang bernama Soe Lie Piet.

Sejak masa mahasiswanya, Arief sudah aktif dalam kancah politik Indonesia, karena ia ikut menandatangani Manifesto Kebudayaan pada tahun 1963 yang menentang aktivitas LEKRA yang dianggap memasung kreativitas kaum seniman.

Kendati ikut melahirkan Orde Baru, Arief bersikap sangat kritis terhadap politik pemerintahan di bawah Soeharto yang memberangus oposisi dan kemudian diperparah dengan praktik-praktik korupsinya. Pada pemilu 1973, Arief dan kawan-kawannya mencetuskan apa yang disebut Golput atau Golongan Putih, sebagai tandingan Golkar yang dianggap membelokkan cita-cita awal Orde Baru untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis.

Belakangan Arief "mengasingkan diri" di Harvard dan mengambil gelar Ph.D. dalam ilmu sosiologi serta menulis disertasi tentang keberhasilan pemerintahan sosialis Salvador Allende di Chili.

Kembali dari Harvard, Arief mengajar di UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) di Salatiga. Ketika UKSW dilanda kemelut yang berkepanjangan karena pemilihan rektor yang dianggap tidak adil, Arief melakukan mogok mengajar, dipecat dan akhirnya hengkang ke Australia serta menerima tawaran menjadi profesor di Universitas Melbourne.

Pada bulan Agustus 2006, beliau menerima penghargaan Bakrie Award, acara tahunan yang disponsori oleh keluarga Bakrie dan Freedom Institute untuk bidang penelitian sosial.

MENGAPA POLITIK DINASTI HARUS DICEGAH

Walaupun dalam status di facebook dan twitter saya selalu menyerukan untuk tidak menerima proses regenerasi kekuasaan melalui garis turunan sedarah atau yang populer disebut politik dinasti, sebenarnya saya tidak alergi dengan politik dinasti, asalkan saja terbentuknya dinasti politik dari proses tersebut, dilalui melalui tahapan yang jujur dan adil. Karena adalah hak konstitusional setiap anak bangsa, apakah istri, anak, mertua, menantu, adik atau adik ipar, di negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia, untuk memperoleh posisi atau kekuasaan apapun dan dimanapun di negara ini. Tetapi masalahnya, munginkah dalam proses regenerasi kekuasaan yang mengadopsi politik dinasti dapat tercipta suatu proses yang adil dan jujur? Khususnya dalam masyarakat Indonesia, yang masih kental dengan kultur feodalisme dan tingkat pendidikan yang relatif rendah! Inilah yang akan saya coba ulas dalam tulisan ini.

Pengertian Politik Dinasti

Kekuasaan adalah anak kandung politik. Sama dengan salah satu tujuan pernikahan untuk memperoleh keturunan, maka tujuan berpolitik ujung2nya adalah memperoleh kekuasaan yang merupakan kepentingan abadi dari politik. Politik dinasti didefinisikan sebagai suatu proses berpolitik dimana untuk memperoleh, mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan, dilakukan berdasarkan regenerasi melalui garis keturunan atau melalui hubungan kekerabatan. Jadi politik dinasti adalah suatu usaha dari pemegang kekuasaan untuk melanggengkan cengkraman atas kekuasaan. Kelompok pemegang kekuasan atau rezim politik yang menjalankan kekuasaan secara turun-temurun dalam garis hubungan kekerabatan/kekeluargaan disebut dengan dinasti politik. Berdasarkan ilmu politik, politik dinasti sering juga disebut dengan demokrasi oligarkis, dimana penentuan orang2 yang akan memegang kekuasaan, baik dalam partai maupun dalam pemerintahan, di tentukan oleh sekelompok orang tertentu yang memiliki pengaruh.

KALENDER AKADEMIK 2013-2014

KALENDER AKADEMIK 2013-2014

SELENGKAPNYA  KLIK DISINI

SOSIOLOG PEREMPUAN YANG PERTAMA

Bersamaan dengan perkembangan Universitas Chicago dan bersamaan waktunya ketika Durkheim, Weber, dan Simmel menciptakan sosiologi Eropa, sekelompok wanita yang membentuk organisasi reformasi sosial juga mengembangkam teori sosiologi rintisan. Di antara wanita itu adalah :

Jane Adams (1860-1935),

C.P. Gilman (1860-1935),

A.J. Cooper (1858-1964),

Ida W. Barnett (1862-1931),

Marianne Weber (1870-1954)

dan B.P. Webb (1858-1943).

Kecuali Cooper, semuanya berhubungan dengan Jane Adams. Bila kini mereka tak dikenal atau tak diakui sebagai sosiolog atau sebagai teoritisi sosiologi, hal itu adalah bukti yang mengerikan dari kekuasaan politik jender di dalam disiplin sosiologi, sekaligus merupakan bukti mengerikan dari praktik penafsiran sosiologi itu sendiri yang pada dasarnya tidak kritis dan tidak reflektif. Meski teori sosiologi masing-masing wanita itu diciptakan sebagai upaya individual, namun ketika dibaca semuanya ternyata mencerminkan hubungan yang sangat mengherankan dan berisi proposisi-proposisi yang saling melengkapi tentang teori sosiologi feminis awal.

JARINGAN SOSIAL

Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan social yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan social menjadi kerja sama. Pada dasarnya jaringan social terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu.intinya, konsep jaringan dalam capital social menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Lawang, 2005).