Jumat, 18 April 2014

POLITIK UANG




Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye[1]. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Politik uang sebenarnya akan menyebabkan nilai-nilai demokrasi luntur. Oleh karenanya, jangan sampai ada pihak yang seolah-olah mendukung politik uang ini. Politik uang harus tidak ada. Kalau masih terjadi dan sulit dibendung, maka perlu adanya pengaturan secara rinci melalui undang-undang. Seperti isu yang terjadi baru-baru ini, pada acara kampanye Hanura beberapa waktu yang lalu (walau belum tentu dilakukan oleh pihak Hanura atau tanpa sepengetahuan pimpinan Hanura) berupa pemberian uang bensin atau sebagai ganti uang transport simpatisan yang hadir pada acara kampanye tersebut. Kejadian seperti ini dapat memancing pihak lain untuk melakukan hal serupa. Apabila tidak dibendung dengan sebuah kesepakatan bersama atau dengan perincian undang-undang, maka akan "bergerak" menjadi "liar". Ini berbahaya. Maka pihak yang berwenang perlu mencari inisiatif untuk menangani masalah ini. Misalnya dengan suatu pengaturan tertentu. Hingga pemilu saat ini, pihak yang kontra terhadap politik uang masih kesulitan untuk "menghalaunya".

Pengaturan terkait pemberian ini bisa dilakukan dengan cara:

1. Pembatasan nominal uang atau nilai nominal barang jika diuangkan. Misalnya, maksimal Rp.20.000,- dan sekali.

2. Waktu pemberian. Kapan waktu yang boleh untuk memberi dan kapan tidak lagi boleh memberi. Misalnya, pada masa tenang sudah tidak ada toleransi jika masih ada yang melakukan pemberian.

3. Momen pemberian. Misalnya: Pemberian hanya bisa dilakukan pada acara-acara tertentu dari partai, seperti acara kampanye atau rapat terbuka partai. Sehingga, pemberian yang dilakukan diluar acara partai yang dilakukan oleh orang-orang partai atau orang-orang suruhannya termasuk kategori yang tidak bisa dikecualikan.

Secara umum, masalah beri memberi tidak akan pernah musnah. Masalahnya, apakah pemberian itu bisa dikategorikan politik uang atau tidak!. Setelah membaca hal-hal di atas, perlu kiranya saya sampaikan beberapa contoh. Misalnya, sudah memasuki masa tenang, ada seorang simpatisan bertamu kepada salah seorang pengurus partai "A" kemudian sang tuan rumah menyuguhi segelas minuman, sepotong kue atau semangkok kolak atau sepiring nasi. Apakah pemberian tersebut bisa dikategorikan politik uang?. Contoh lainnya. Pada sekitar setahun yang lalu, partai "B" melakukan aksi sosial pengobatan gratis, atau membagi-bagikan sembako. Apakah aksi sosial tersebut bisa dikategorikan politik uang atau apakah aksi sosial tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai politik uang?. Contoh lainnya, pada saat kampanye partai "C" seorang jurkam berjanji akan menaikkan gaji PNS atau berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apakah ini tidak termasuk politik uang? Untuk memahami persoalan di atas, perlu kiranya kita mempelajari perihal Penyelenggaan Pemilu. Bagaimana undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Oleh karenanya, setiap pemberian atau janji-janji tidak mesti tergolong sebagai politik uang sebelum merujuk kepada Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu.

Hingga pemilu saat ini, pihak yang kontra terhadap politik uang masih kesulitan untuk "menghalaunya". Bagi kita yang anti terhadap politik uang, ada baiknya apabila memperhatikan pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, diantaranya, "Pemilih lebih baik memilih caleg yang sudah dikenal rekam jejak perilakunya daripada yang tidak jelas asal-usulnya."[2] Rekam jejak ada dua macam, yakni antara kebaikan dan keburukan atau kebenaran dan kesalahan. Keduanya juga ada pembagiannya, tingkat kebaikan dan keburukan atau tingkat kebenaran dan kesalahan. Tingkat keburukan atau kesalahan dapat dibagi menjadi tiga; yaitu: 1. Kelas berat 2. Kelas sedang 3. Kelas ringan. Contoh dari kelas ringan ini, misalnya pernah membawa anak-anak saat kampanye.Berita Kampanye[3] Untuk ketiga tingkatan tersebut, mungkin untuk tingkat kelas ringan masih bisa ditoleransi.

---Penyebab Politik Uang---

Penyebab dari politik uang ini, berdasarkan arah terjadinya dapat dibagi menjadi dua: Pertama, karena keinginan caleg untuk menang. Kedua, karena keinginan pemilih untuk menerima.

Sedangkan berdasarkan maraknya terjadinya dapat dibagi menjadi lima: Pertama, tingkat kemakmuran rakyat masih rendah. Kedua, pengaruh ajaran kapitalis. Ketiga, gagalnya ajaran kebahagiaan. Keempat, kekayaan yang diperoleh anggota legislatif. Kelima, ketidaksukaan pemilih terhadap caleg atau partai tertentu. Misalnya, karena janji-janjinya tidak terlaksana sama sekali sehingga mereka "mencoba" untuk memilih caleg baru.

Politik uang ini sangat berpengaruh bagi perolehan suara partai atau caleg tertentu. Namun demikian, penyebab kemenangan atau kekalahan dari caleg atau partai tertentu, tidak semata-mata disebabkan oleh politik uang. Ada beberapa sebab lain yang menyebabkan kemenangan atau kekalahan dari caleg atau partai tertentu, diantaranya: Pertama; Kekecewaan pemilih terhadap anggota legislatif pada periode sebelumnya. Kedua; Kesalahan pemilih dalam mencoblos karena keawaman. Ketiga; Kebingungan pemilih karena design kartu suara. Keempat; Tidak dikenalnya caleg. Kelima; rekam jejak caleg.[4]

Dari terjadinya politik uang di kawasan masyarakat tertentu dalam hal keterlaksanaannya dapat dibagi menjadi tiga: Pertama; penerima bersedia menerima pemberian sekaligus bersedia memilih caleg pemberi. Kedua; penerima bersedia menerima pemberian tetapi tidak bersedia memilih caleg pemberi. Ketiga; penerima tidak bersedia menerima pemberian dari caleg.

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Semua pihak yang berkompeten dengan masalah pemilu atau pemerhati pemilu, seharusnya mempelajari undang-undang pemilu. Apabila ada hal "yang mengganjal" di pikiran mengenai undang-undang pemilu atau yang terkait dengan pemilu maka segera suarakan untuk membenahi atau menyempurnakan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, Undang-undang mengenai politik uang ini perlu disosialisasikan sampai ke pelosok-pelosok. Sosialisasi Undang-undang mengenai politik uang ini bisa efektif dengan poster atau stiker.

Sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang

Selasa, 06 Agustus 2013

Fulbright dan Fulbright-Hays Program



adalah sebuah program Beasiswa untuk pertukaran pelajar internasional untuk sarjana, pendidik, mahasiswa pasca sarjana dan profesional, didirikan oleh Senator Amerika Serikat J. William Fulbright pada tahun 1946

Program Fulbright adalah salah satu program beasiswa bergengsi didunia, yang mana program pertukaran pelajar ini beroperasi di lebih dari 155 negara. Tercatat ada 40 (empat puluh) alumni Fulbright berhasil memenangkan Hadiah Nobel, yang pada tahun 2009 diraih oleh Oliver Williamson.

Dalam masing-masing dari 50 negara, Fulbright bi-nasional Komisi ini melaksanakan dan mengawasi program Fulbright. Di negara-negara tanpa Komisi Fulbright tapi itu memiliki program aktif, Public Affairs Section, Kedutaan Besar Amerika Serikat mengawasi Program Fulbright. Departemen Luar Negeri AS Biro Pendidikan dan Kebudayaan sponsor Program Fulbright dari alokasi tahunan dari Kongres AS. Tambahan langsung dan dukungan dalam bentuk berasal dari mitra pemerintah, yayasan, perusahaan, dan lembaga tuan rumah baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat

Sejarah

Komisi Fulbright bertujuan untuk membawa pengetahuan yang lebih sedikit, lebih sedikit alasan, dan kasih sayang yang lebih sedikit dalam urusan dunia dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan bahwa bangsa-bangsa akan belajar pada akhirnya untuk hidup dalam damai dan persahabatan.

Dibentuk saat pasca Perang Dunia Kedua melalui upaya Senator Fulbright, Program Fulbright mempromosikan perdamaian dan pemahaman melalui pertukaran pendidikan. Senator percaya bahwa ini akan menjadi kendaraan penting untuk saling pengertian antara individu, lembaga dan pemimpin masa depan. Ada lebih dari 300.000 alumni program ini, split sekitar sama antara ilmu pengetahuan & teknologi dan seni dan humaniora. Tentang 7.000 hibah baru diberikan setiap tahun.

Sabtu, 03 Agustus 2013

Profil Guru Besar UI asal Kalimantan Selatan



Name                    :   Prof. Dr. Iberamsjah, M.S
NIP                       :   194806201975011001
Faculty                   :   Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Department            :   Ilmu Politik
Education              :   S3
Email                     :   iberamsjah@ui.ac.id
Katakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah
Prof. Iberamsjah adalah seorang pakar di bidang politik. Dilahirkan di Gambut pada 20 Juni 1948, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di FISIP UI pada tahun 1974, dan meraih gelar master di IPB pada tahun 1988. Gelar doktor berhasil diraihnya di UI pada tahun 2002.

Pengajaran :
  • Pengantar Ilmu Politik
  • Pemerintahan dan Politik Desa
  • Sistem Poltik Indonesia
  • Pengantar Ilmu Politik

5 Strategi Ampuh Sukses Wawancara Kerja



Menjelang wawancara kerja, Anda kerap kali merasa gugup dan tidak nyaman. Strategi berikut ini dapat mengatasi kepanikan Anda dan dapat menguasai diri dan si pewawancara.

Gugup bisa disebabkan karena Anda belum merasa siap jelang wawancara kerja. Padahal saat wawancara kerja Anda harus menunjukkan sikap positif yang tenang dan terkesan Anda merupakan calon karyawan yang produktif.

Agar wawancara sukses, tips dari GalTime berikut ini bisa dijadikan sebagai strategi wawancara kerja.


 Mempersiapkan
Pelamar mencari kerja susah payah, namun saat panggilan wawancara datang, mereka tidak menyiapkannya secara matang. Kesempatan yang ada belum tentu datang dua kali. Suksesnya wawancara kerja tergantung dari persiapan pelamar kerja. Cari tahu segala hal tentang perusahaan yang memanggil Anda wawancara. Melalui web, majalah bisnis atau dari teman yang bekerja di perusahaan tersebut, dengan begitu Anda mengetahui visi misi, budaya kerja dan kriteria seperti apa yang dicari oleh perusahaan.


 Memiliki tujuan dan kelebihan yang jelas
Ketahuilah tujuan dan kelebihan Anda. Serta siapkan diri untuk menjelaskan semua kelebihan Anda kepada pewawancara. Jelaskan contoh spesifik perubahan yang akan terjadi bila Anda menjalani jabatan yang ditawarkan.

Rabu, 31 Juli 2013

Arie Setiabudi Soesilo, Doktor Sosiologi Ber-IPK 3,98



DEPOK - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) kembali menelurkan Doktor di bidang sosiologi. Arie Setiabudi Soesilo dalam sidang promosi doktornya di AJB Juwono Sudarsono FISIP UI meraih predikat cumlaude atau nilai sempurna dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,98.

Dalam disertasinya, Ari mengambil topik Jaringan Purnawirawan TNI dalam Politik; Studi dengan Pendekatan Actor-Network Theory tentang Masuknya Purnawirawan TNI ke Ranah Politik dalam Pembentukan Karakteristik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI.

Dalam penelitiannya dia menjelaskan fenomena masuknya purnawirawan TNI ke dalam partai politik dan menduduki jabatan politik yang dilakukan dengan cara menggambarkan mediators yang ada di sekitar informan kunci.

Terdapat beberapa actant nonhuman yang berelasi dengan informan kunci yang kemudian membentuk pilhan tindakannya untuk terjun dalam politik. Arie juga menyebutkan bentuk partisipasi politik Purnawirawan TNI memiliki beragam wujud di antaranya, beberapa menjadi inisiator dan deklarator berdirinya partai politik.

Purnawirawan TNI yang masuk kategori pendiri parpol cenderung menjadikan partai politiknya sebagai kendaraan politik untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden.

.